Ultimatum : Gibran Mundur Atau Dimundur !!!
AKARTA — Polemik ketatanegaraan terkait status hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru yang kian krusial. Konstelasi politik
Hukum
Cengkeraman Kartel Politik Makin Menggurita
JAKARTA — Praktik pembajakan kebijakan publik oleh segelintir elite bisnis dan penguasa dinilai sudah berada di tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
Otonomi Daerah Dikebiri, Daerah Makin Lumpuh!
JAKARTA — Kebijakan otonomi daerah di Indonesia dinilai semakin melenceng dari khittah reformasi. Pemerintah pusat secara sistematis terus menarik wewenang
APBN Makin Tercekik Utang, Prof. Hamid Paddu: Negara Berjalan di Atas Es Tipis!
dok ist JAKARTA — Kondisi keuangan negara kini resmi masuk zona merah. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian
Fiskal Republik Tercekik Utang: APBN Makin Sempit, Ruang Pembangunan Rakyat Terancam!
Ketg. Prof Abdul Hamid Paddu, M.A., (dok.macassar.id) JAKARTA — Beban keuangan negara kini berada di titik nadir yang mengkhawatirkan. Laju
Guru Besar Unhas: Jangan Biarkan Kebijakan Nasional Didikte Kekuatan Asing!
dok (ist milik infobalinews.id) MAKASSAR — Praktik intervensi pihak asing dalam penyusunan kebijakan domestik kembali menjadi sorotan tajam. Guru Besar
Gelombang Ultimatum untuk Gibran: Mundur Sukarela atau Dimundurkan MPR
JAKARTA — Dinamika hukum dan politik di tanah air berada di titik nadir pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.
Mahasiswa Kepung Jakarta : #IndonesiaSadar !
Dok (ist depokpos.com) Momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan sorotan tajam dari
Anthony Budiawan : Pemerintah Harus Jujur dengan Kondisi Ekonomi Sekarang !
JAKARTA — Di tengah ancaman potensi krisis ekonomi yang dinilai lebih kompleks dibanding tahun 1998, ekonom senior Anthony Budiawan mendesak
Ekonom Senior Anthony Budiawan Bongkar Praktik “Saham Gorengan” dan Price Fixing Dipelihara Sejak Lama
JAKARTA — Ekonom senior Anthony Budiawan menyoroti tajam buruknya tata kelola dan lemahnya penegakan hukum di pasar keuangan domestik. Ia