JAKARTA, Asanesia TV — Di tengah merosotnya nilai tukar Rupiah yang kian mencekik perekonomian nasional, sebuah narasi usang kembali ditiupkan dari balik tembok Istana. Sejumlah elit politik melempar klaim bahwa masyarakat pedesaan akan “kebal” dari amukan dollar Amerika Serikat ($USD$). Logikanya sangat sederhana, bahkan terkesan simplistis: orang desa makan singkong dari tanah sendiri, tidak belanja barang mewah, dan tidak bertransaksi pakai dollar. Jadi, buat apa pusing? Yang pusing sesungguhnya hanya mereka yang senang keluar negeri .
Namun, bagi aktivis demokrasi, Syamsuddin Alimsyah, seperti dikutip di kanal YouTube Asanesia TV, argumen tersebut adalah sebuah kecacatan logika publik yang akut. Narasi itu dinilai bukan sekadar komunikasi yang keliru, melainkan penyesatan sistematis yang memisahkan pengambil kebijakan dari realitas penderitaan rakyat bawah.
Romantisme Semu yang Menyesatkan
Dalam tayangan LIVE di kanal YouTube Asanesia TV bertajuk “Bongkar Logika Sesat Istana, Orang Desa Kebal Dollar?”, Syamsuddin Alimsyah membedah secara tajam kekeliruan berpikir para elit penguasa. Menurutnya, Istana tampaknya sengaja lupa—atau pura-pura tidak tahu—bahwa struktur ekonomi Indonesia hari ini tidak lagi mengenal isolasi daerah.
“Menyebut orang desa ‘kebal dollar’ hanya karena mereka tidak memegang fisik mata uang hijau tersebut adalah pembodohan publik. Ketika Rupiah hancur, transmisi inflasi (imported inflation) tidak butuh waktu lama untuk sampai ke warung-warung kelontong di pelosok desa,” tegas Syamsuddin.
Ia menambahkan, klaim bahwa desa mandiri secara absolut adalah bentuk romantisme masa lalu yang dipaksakan. Narasi ini sengaja diproduksi untuk menutupi ketidakberdayaan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan melindungi sektor riil.
Jeritan Petani di Hulu Produksi
Fakta di lapangan justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dari klaim sejuk Istana. Syamsuddin membeberkan bahwa sektor pertanian—yang menjadi urat nadi masyarakat desa—justru menjadi sektor yang paling pertama babak belur ketika dollar menguat.
“Istana melihat desa hanya dari hilirnya saja, saat singkong atau padi sudah dipanen. Mereka menutup mata pada fakta di hulu: komponen produksi pertanian kita itu sangat bergantung pada impor. Bahan baku pupuk kimia, pestisida, benih unggul, hingga suku cadang traktor itu dibeli menggunakan kurs dollar. Begitu dollar naik, modal tani melonjak drastis!” ungkapnya.
Ironisnya, saat biaya modal petani meroket akibat pelemahan Rupiah, petani tidak memiliki kuasa untuk menaikkan harga jual gabah atau sayuran mereka di pasar karena daya beli masyarakat yang juga sedang terpuruk. “Akhirnya, petani terpaksa menjual rugi. Jadi, di sebelah mana letak kebalnya?” lanjut Syamsuddin retoris.
Ancaman Efek Domino dan Kebijakan Mandul
Lebih lanjut, Syamsuddin mengingatkan bahwa isi dapur masyarakat desa hari ini sudah sangat bergeser dan bergantung pada komoditas luar. Warga desa hari ini mengonsumsi mie instan yang berbahan baku gandum impor, tahu dan tempe dari kedelai impor, hingga minyak goreng yang harganya terikat pada pasar komoditas global.
Belum lagi jika menghitung faktor distribusi. Jika harga minyak mentah dunia bergejolak dan nilai kurs melemah, beban logistik ikut membengkak. Ketika ongkos angkut barang ke desa otomatis naik, harga barang di pasar desa akan ikut merangkak naik.
Narasi “menidurkan” yang diproduksi Istana ini dinilai sangat berbahaya bagi arah kebijakan negara. Syamsuddin mengkhawatirkan, ketika pemerintah terlanjur meyakini narasinya sendiri bahwa “desa baik-baik saja,” maka urgensi untuk melahirkan kebijakan proteksi—seperti subsidi input pertanian yang tepat sasaran atau intervensi harga pangan—akan mengendur.
Rakyat desa tidak butuh retorika yang menghibur dari mimbar-mimbar konferensi pers. Mereka butuh kestabilan harga pupuk, jaminan harga jual pangan yang adil, dan kehadiran negara yang nyata saat badai ekonomi global menghantam dapur mereka. Sudah saatnya Istana menghentikan eksperimen logika yang memisahkan teori di atas kertas dengan jeritan nyata di atas tanah
