JAKARTA – Upaya agresif pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membungkam kritik di ruang siber dinilai gagal total dan justru memicu serangan balik yang mempermalukan kewibawaan negara. Alih-alih meredam isu, langkah sensor sepihak tersebut kini berubah menjadi api yang membakar reputasi otoritas sendiri di mata publik.
Jurnalis senior, Lukas Luwarso, dalam tayangan terbaru di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, menyebut fenomena ini sebagai bentuk nyata dari Streisand Effect—sebuah kondisi di mana upaya menyembunyikan atau menyensor informasi justru membuat informasi tersebut tersebar jauh lebih luas.
Resep Meningkatkan Rating Isu
Lukas Luwarso menyoroti bagaimana penghapusan konten kritis, seperti yang dialami Amien Rais baru-baru ini, justru menjadi promosi gratis bagi konten tersebut. Menurutnya, di era digital, sensor manual adalah kebijakan yang aneh dan kuno (anakronisme).
“Kalau Amin Rais coba dibungkam atau disensor, itu sebenarnya adalah resep untuk meningkatkan rating Amin Rais di media sosial. Semakin dikontrol, semakin disensor, akan semakin memancing rasa ingin tahu publik,” tegas Lukas dalam diskusi tersebut. Ia menambahkan bahwa upaya membungkam suara di era internet ibarat mencoba membendung air dengan tangan; ia akan mencari celah lain dan mengalir lebih deras.
Standar Ganda: Tajam ke Kritik, Tumpul ke Judi Online
Selain persoalan bumerang informasi, Lukas juga menyoroti ketidakadilan yang telanjang dalam penegakan hukum digital. Publik melihat adanya disparitas atau standar ganda yang dilakukan oleh Komdigi dalam memantau ruang digital.
Dalam wawancara di Abraham Samad SPEAK UP, Lukas mengkritik betapa responsifnya Komdigi terhadap konten yang menyinggung perasaan pejabat atau penguasa, namun seolah “lumpuh” saat menghadapi ancaman nyata seperti judi online, pornografi, dan hoaks yang merusak masyarakat secara luas.
“Komdigi itu di-create sistemnya hanya untuk melindungi kekuasaan. Jadi dia tidak terlalu sensitif untuk isu hoaks atau berita palsu yang tidak menyerang pemerintah,” sindir Lukas. Ia menilai penegakan hukum digital saat ini lebih menyerupai alat pengamanan citra elite daripada pelindung moralitas bangsa.
Logika Kekuasaan yang Keliru
Ketidakadilan ini, menurut Lukas, mengonfirmasi bahwa pemerintah lebih takut pada kritik rakyat daripada pada kerusakan sosial akibat judi siber. Logika kekuasaan yang menganggap kritik sebagai ancaman keamanan nasional adalah kekeliruan fatal yang justru menjauhkan pemerintah dari rakyatnya sendiri.
“Tidak bisalah teknologi diatasi dengan politik itikad yang sifatnya politis. Semakin pemerintah menggunakan hukum untuk membungkam ekspresi rakyat, semakin cepat jatuh kepercayaan publik tersebut,” pungkasnya.
Langkah Komdigi yang tidak adil ini menjadi catatan hitam dalam sejarah demokrasi digital Indonesia: sebuah pengingat bahwa hukum yang digunakan sebagai tameng kekuasaan hanya akan melahirkan pembangkangan digital yang lebih masif.
indonesia krisis hukum