JAKARTA – Sebuah ironi pahit sedang dipertontonkan di panggung kekuasaan Indonesia hari ini. Para tokoh yang dulunya dikenal sebagai pendekar kebebasan pers dan pejuang hak asasi manusia, kini justru duduk manis di singgasana birokrasi, mengoperasikan mesin sensor yang dulunya mereka lawan dengan darah dan air mata.
Sorotan tajam ini dikemukakan oleh jurnalis senior, Lukas Luwarso, dalam diskusi di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP. Lukas secara spesifik menunjuk pada fenomena “amnesia politik” yang menjangkiti para mantan jurnalis dan aktivis yang kini menduduki posisi strategis di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dulu Melawan Pembredelan, Kini Melakukan Sensor
Lukas Luwarso mengungkapkan kegelisahannya melihat bagaimana instrumen negara digunakan untuk menekan kritik publik. Salah satu yang paling kasat mata adalah aksi take down konten-konten yang berseberangan dengan selera penguasa. Menurut Lukas, tindakan ini adalah ciri khas pemerintahan otoriter yang sedang mencoba hidup kembali.
“Ini ironi terbesar dari Komdigi. Pejabatnya, menteri dan wakil menterinya, itu adalah mantan wartawan semua,” ujar Lukas dengan nada kecewa. Ia merujuk pada pimpinan Komdigi saat ini yang memiliki rekam jejak panjang di dunia jurnalistik dan aktivisme pro-demokrasi.
Ia mempertanyakan mengapa figur-figur yang dulu merasakan pahitnya sensor era Orde Baru kini justru mempraktikkan gaya “Departemen Penerangan” masa lalu. “Kok menjadi amnesia dua figur ini,” cetusnya, menyentil hilangnya idealisme yang dulu mereka gembar-gemborkan.
Mentalitas “Kaum Terjajah” yang Menjadi Penjajah
Dalam analisisnya di Abraham Samad SPEAK UP, Lukas menggunakan metafora sejarah untuk menjelaskan perubahan perilaku ini. Ia menyebut fenomena di mana kaum yang dulunya tertindas, ketika mendapatkan kekuasaan, justru meniru cara-cara penindasnya karena itu dianggap sebagai jalan termudah untuk menikmati previlese.
Lukas menilai, duduk di kekuasaan tampaknya telah membuat orang menjadi abai pada nalar sehat. Mereka tidak lagi bertindak sebagai fasilitator komunikasi publik, melainkan beralih peran menjadi “bodyguard digital” yang menjaga citra elite dari gangguan suara-suara rakyat yang tidak nyaman di telinga.
Kekuasaan yang Membutakan
Kritik Lukas bukan sekadar serangan personal, melainkan peringatan akan bahayanya jika negara dikelola oleh orang-orang yang menganggap kritik sebagai ancaman keamanan. Ia menegaskan bahwa hukum dan teknologi tidak seharusnya digunakan untuk mematikan ekspresi publik demi kenyamanan sekelompok kecil pejabat.
“Duduk di kekuasaan itu membuat orang menjadi bodoh,” tegas Lukas. Kalimat tajam ini merujuk pada ketidakmampuan para mantan aktivis tersebut dalam melihat realitas lapangan—bahwa semakin suara dibungkam di era digital, semakin keras ia akan bergema di ruang publik.
Tragedi ini menjadi catatan kelam bagi perjalanan demokrasi kita: bahwa musuh terbesar kebebasan ternyata bukan hanya mereka yang sejak awal anti-demokrasi, melainkan juga mereka yang pernah berjuang untuknya namun kemudian “menukar” prinsip tersebut dengan kursi empuk kekuasaan.
