Menanti Kereta yang Tak Pernah Tiba: Ketika Nyawa Pejuang Nafkah Terjepit di Antara Gerbong dan Kebijakan

Dikutip dan diolah dari analisis Syamsuddin Alimsyah di Asanesia TV.

Malam itu, Senin yang biasanya riuh dengan deru mesin dan kepulan asap di lintasan Bekasi Timur, mendadak beku. Suara besi beradu yang memekakkan telinga menjadi lonceng kematian bagi 16 nyawa. Mereka bukan sekadar statistik; mereka adalah para “pejuang nafkah”—perempuan-perempuan tangguh yang bertaruh nyawa di sela sempitnya gerbong demi sebungkus nasi halal, dan berkah untuk masa depan diri dan keluarga.

Tragedi tabrakan antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL ini menyisakan luka menganga. Namun, di tengah isak tangis di RS Polri Kramat Jati dan RSUD Bekasi, muncul sebuah diskursus yang memantik dahi berkerut.

Logika “Puzzle” di Balik Keselamatan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Arifa Fauzi, dalam kunjungannya ke lapangan, melontarkan gagasan: bagaimana jika perempuan ditempatkan di gerbong tengah, sementara laki-laki di ujung depan dan belakang?

Bagi Syamsuddin Alimsyah, aktivis peduli pelayanan publik dan demokrasi, usulan tersebut terasa seperti upaya menyusun potongan puzzle di atas meja yang sedang goyang. Dalam ulasannya di kanal YouTube Asanesia TV, Syamsuddin menangkap adanya keganjilan logika yang sangat mendasar.

“Logikanya terlalu sederhana, bahkan cenderung bias,” ujar Syamsuddin dengan nada prihatin. Menurutnya, keselamatan transportasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan menggeser posisi duduk dari titik A ke titik B tanpa menyentuh substansi jaminan keamanan itu sendiri.

Laki-laki Bukan “Tumbal” Berkekuatan Super

Ada narasi tersirat yang berbahaya jika kita mengamini usulan “laki-laki di ujung”. Seolah-olah, laki-laki adalah makhluk dengan nyawa cadangan yang diciptakan untuk menjadi tameng benturan.

“Apakah laki-laki punya kekebalan fisik? Apakah mereka punya cadangan nyawa?” tanya Syamsuddin retoris. Ia mengingatkan bahwa setiap laki-laki yang berdiri di gerbong paling depan atau paling belakang juga merupakan seorang ayah, suami, atau anak yang dinanti kepulangannya. Keselamatan, tegasnya, adalah prioritas tanpa diskriminasi gender. Menjadikan satu gender sebagai “tumbal” demi menyelamatkan yang lain bukan hanya tidak adil, tapi juga mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negaranya.

Menagih Janji Ratifikasi

Syamsuddin menyerukan agar pemerintah tidak lupa pada mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, hasil ratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Negara seharusnya menjamin perempuan bisa mengejar mimpinya di luar rumah dengan rasa aman. Rasa aman itu bukan datang dari posisi duduk, melainkan dari:

• Audit menyeluruh terhadap sistem keamanan transportasi.
• Standarisasi fasilitas yang mampu menahan benturan di setiap gerbong.
• Penambahan armada agar para pejuang nafkah tidak perlu lagi berdesakan layaknya barang pindahan.

Lebih dari Sekadar Air Mata

Kita semua berduka. Presiden mungkin sudah menjanjikan perbaikan lintasan, namun tangisan keluarga korban tidak akan berhenti hanya dengan janji fisik.

Tragedi Senin malam itu seharusnya menjadi titik balik bagi Kementerian P3A dan pemangku kebijakan lainnya untuk tidak lagi berpikir pragmatis. Jangan biarkan perempuan dipaksa memilih: tinggal di rumah karena takut, atau keluar rumah namun bertaruh nyawa di gerbong yang rapuh.

Karena pada akhirnya, kereta yang mereka tumpangi setiap subuh adalah simbol harapan. Dan harapan itu tidak boleh hancur berkeping-keping hanya karena negara gagal memberikan jaminan keselamatan yang setara bagi semua.